APBD Rohul 2017 Disahkan, Plt Bupati Rohul Minta SKPD Langsung Kerja

APBD Rohul 2017 Disahkan, Plt Bupati Rohul Minta SKPD Langsung Kerja

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Senin (30/1/2017), dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Rohul tahun anggaran 2017 dengan total sekitar Rp 1,47 Triliun untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Rohul 2017.

Pengesahan RAPBD Rohul 2016 yang dilaksanakan dalam rapat paripurnaDPRD tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Bangar) DPRD sekaligus pengambilan keputusan RAPBD Rohul itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH didampingi Plt Bupati Rohul H Sukiman, Wakil Ketua DPRD Rohul H Zulkarnain S.Sos, Hardi Chandra dan H Abdul Muas.

Terlihat hadir Forkopimda Rohul, Sekda Rohul Ir Damri Harun MM, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala dinas, badan, kantor, dilingkungan Pemkab Rohul serta Anggota DPRD Rohul. Sebelum disetujuinya DPRD, Ranperda RAPBD Rohul 2017 telah melalui tahapan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari pembahasan KUA dan PPAS 2017 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRDbersama SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Terhadap pembahasan tersebut didapat kesepakatan yang dituangkan dalam dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Plt Bupati Rohul dengan Pimpinan DPRD, sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2017.

Selanjutnya RAPBD Rohul dilakukan pembahasan bersama antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul secara meraton baik siang dan malam, hingga disetujuinya Ranperda RAPBD Rohul 2017 tersebut.

Disahkannya RAPBD Rohul 2017 itu menjadi APBD Rohul, setelahsebelumnya, Juru Bicara Banggar DPRD Rohul dari Fraksi Partai Demokrat Wahyuni SSos MSi membacakan laporan hasil finalisasi pembahasan RAPBD tahun 2017 antara Banggar DPRD dengan TAPD Rohul di dalam rapat paripurna.

Terpantau Plt Bupati Rohul H Sukiman bersama Pimpinan DPRD Rohul menandatangani berita acara persetujuan RAPBD Rohul 2017 yang disaksikan Anggota DPRD Rohul dan para tamu undangan.

Berdasarkan laporan Banggar DPRD, RAPBD Rohul tahun 2017 yangdisetujui DPRD Rohul totalnya sebesar Rp1.47 muliar. Dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.434.236.574.596. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp1.479.236.574.596 Terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp789.005.632.957. Kemudian Belanja Langsung sebesar Rp 690.230.941.639. Sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 45 miliar.

Plt Bupati Rohul H Sukiman kepada wartawan, Senin (30/1) mengatakan, setelah disetujuinya RAPBD Rohul tahun 2017 oleh DPRD, maka selanjutnya pemerintah daerah akan segera menyampaikan Ranperda APBD Rohul 2017 ke Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi.

Kendati verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riaudengan waktu maksimal 14 hari. Setelah selesai di verifikasi, RAPBD 2017 diserahkan ke daerah untuk dilakukan sinkronisasi dan penetapan menjadi Perda tentang APBD Rohul 2017.

’’ Kita harapkan verifikasi RAPBD Rohul 2017, tidak memakan waktu yang lama oleh Pemprov Riau. Marilah kita doakan bersama, mudah-mudahan berjalan lancar serta mendapat persetujuan Gubernur Riau secepatnya, Harapan kita APBD Rohul 2017 dapat terwujud sesuai dengan yang kita harapkan,’’ ujar Sukiman

Wabup Rohul itu mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul yang telah melakukan pembahasan alot,  siang dan malam hingga disahkannya Ranperda tentang RAPBD Rohul 2017. ’’Kita sadari, APBD Rohul yang baru saja disahkan, mengalami keterlambatan. Tapi keterlambatan itu tidaklah mengurangi semangat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang tertuang di APBD Rohul 2017,’’ jelas mantan Dandim Inhil itu. (Adv/Humas)

Terkait Pelantikan Kades, Dinas PMPD Rohul Nyatakan Tunggu Keputusan Plt Bupati

Terkait Pelantikan Kades, Dinas PMPD Rohul Nyatakan Tunggu Keputusan Plt Bupati

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Usai digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 1 Desember 2016 lalu di 70 desa se-Rokan Hulu (Rohul) tahap pertama, kini masyarakat bertanya-tanya kapan jadwal pelantikan Kades terpilih dilaksanakan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Rohul, H.Abdul Haris menyatakan, keterlambatan pelantikan Kades terpilih dikarenakan adanya gugatan sejumlah calon Kades terhadap Kades terpilih.

“Saat ini sudah diselesaikan di tingkat panitia kabupaten, dan hasilnya sudah diserahkan ke Plt Bupati Rohul H. Sukiman, nantinya beliau yang memutuskanya,” terang Abdul Haris, Senin (30/1/2017).

Ditambahkannya, saat ini pihaknya juga tengah menunggu keputusan dari Plt Bupati Rohul, H Sukiman. Untuk pelantikan Kades hasil Pilkdes serentak, nantinya akan disesuaikan jadwalnya terlebih dahulu.

"Yang jelas pelantikan akan segera dilaksanakan, sebelum tanggal 13 Februari 2017 pelantikan sudah segera dilakukan," terangnya.

Abdul Haris menghimbau, agar masyarakat agar tetap bersabar, karena masih ada permasalahan yang harus diselesaikan. Dan untuk pelantikan akan tetap dilaksanakan. Karena dihaarapkannya, saat pelantikan sudah dilaksanakan, tidak ada lagi permasalahan terkait Pilkades serentak yang sudah dilaksanakan.

“Kita berharap, saat pelantikan tidak ada masalah lagi. Sehingga Kades terpilih nantinya bisa lebih maksimal dalam menjalankan pemerintahan desanya,” ucapnya. (Ar/Rhc)

Resmi Tetapkan Empat Paslon, Panitia Pemira Minta Timses Calon Jangan Lakukan Black Campaign

Resmi Tetapkan Empat Paslon, Panitia Pemira Minta Timses Calon Jangan Lakukan Black Campaign

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Panitia   Pemilihan Raya ( PEMIRA ) Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP) resmi menetapkan empat Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil  Presiden BEM dan Satu Anggota DPM Universitas Pasir Pengaraian yang akan maju sebagai peserta dalam pemilihan Pimpinan Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa  dan calon  Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian pada 12 dan 13 Februari 2017 .

Calon-calon tersebut yaitu, Pasangan  Irwansyah dan Anton Adi Putra Nomor Urut 1, Pasangan Ali Nafiah dan Husaini Nomor Urut 2, pasangan  Nurzaman Huri dan Juliati Nomor Urut 3, dan Pasangan Angga Nadila Putra  dan  Deby Soleha Nomor Urut 4. Dan Satu calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas  Yolanda Fernando.

Ketua PEMIRA Keluarga Mahasiswa UPP Alfa Syahputra mengatakan, sebelum penetapan calon peserta PEMIRA, Panitia telah melaksanakan Seluruh proses tahap pendaftaran, mulai dari Penerimaan Pendaftaran dan Pengembalian Berkas syarat pasangan calon sampai penelitian berkas persyaratan dan Sidang Verfikasi dan Uji kelayakan.

" dari hasil penelitian dan klarifikasi seluruh berkas persyaratan pencalonan keempat pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang menngembalikan Berkas,kami dari panitia semua calon dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Pantia akan berkoordinasi dengan Komite Pengawas Pemira dalam melakukan penelitian dan klarifikasi syarat calon " ungkap Alfa Syahputra usai Pembacaan Surat Keputusan yang dibacakan Sekretaris II PEMIRA Asmarasyah di Aula UKM Universitas Pasir Pengaraian, Kamis, 26 Januari 2016 Pukul 21.00 WIB.

Lebih lanjut Alfa menjelaskan, Panitia Akan melakukan berbagai upaya agar proses pesta demokrasi di UPP bebas dari kecurangan. Kepada pasangan calon dan tim sukses pun ditekankan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, curang ataupun melakukan kampanye hitam (black campaign) yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di kampus.

“Pengawasan memang kewenangan Bawaslu. Tapi kami minta semua lapisan mahasiswa juga tetap melakukan pengawasan dari awal proses Demokrasi hingga ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian " pinta Alfa

Ketua Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir  Pengaraian Dikson Efrando S Pemilu menyetujui keputusan penetapan pasangan calon oleh Panitia Pemira, sebagai team pengawas akan mengawal PEMIRA hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UPP.

" nantinya jika ada Ketua team Menemukan Kecurangan Yang dilakukan Oleh Paslon maupun panitia silakan lapor kepada kami (Pengawas) yang disertai bukti dan akan kami diproses sesuai aturan yang ada " pungkasnya. (Alfa/Rhc)

Resmi Tetapkan Empat Paslon, Panitia Pemira Minta Timses Calon Hindari Black Campaign

Resmi Tetapkan Empat Paslon, Panitia Pemira Minta Timses Calon Hindari Black Campaign

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Panitia   Pemilihan Raya ( PEMIRA ) Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP) resmi menetapkan empat Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil  Presiden BEM dan Satu Anggota DPM Universitas Pasir Pengaraian yang akan maju sebagai peserta dalam pemilihan Pimpinan Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa  dan calon  Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian pada 12 dan 13 Februari 2017 .

Calon-calon tersebut yaitu, Pasangan  Irwansyah dan Anton Adi Putra Nomor Urut 1, Pasangan Ali Nafiah dan Husaini Nomor Urut 2, pasangan  Nurzaman Huri dan Juliati Nomor Urut 3, dan Pasangan Angga Nadila Putra  dan  Deby Soleha Nomor Urut 4. Dan Satu calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas  Yolanda Fernando.

Ketua PEMIRA Keluarga Mahasiswa UPP Alfa Syahputra mengatakan, sebelum penetapan calon peserta PEMIRA, Panitia telah melaksanakan Seluruh proses tahap pendaftaran, mulai dari Penerimaan Pendaftaran dan Pengembalian Berkas syarat pasangan calon sampai penelitian berkas persyaratan dan Sidang Verfikasi dan Uji kelayakan.

" dari hasil penelitian dan klarifikasi seluruh berkas persyaratan pencalonan keempat pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang menngembalikan Berkas,kami dari panitia semua calon dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Pantia akan berkoordinasi dengan Komite Pengawas Pemira dalam melakukan penelitian dan klarifikasi syarat calon " ungkap Alfa Syahputra usai Pembacaan Surat Keputusan yang dibacakan Sekretaris II PEMIRA Asmarasyah di Aula UKM Universitas Pasir Pengaraian, Kamis, 26 Januari 2016 Pukul 21.00 WIB.

Lebih lanjut Alfa menjelaskan, Panitia Akan melakukan berbagai upaya agar proses pesta demokrasi di UPP bebas dari kecurangan. Kepada pasangan calon dan tim sukses pun ditekankan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, curang ataupun melakukan kampanye hitam (black campaign) yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di kampus.

“Pengawasan memang kewenangan Bawaslu. Tapi kami minta semua lapisan mahasiswa juga tetap melakukan pengawasan dari awal proses Demokrasi hingga ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian " pinta Alfa

Ketua Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir  Pengaraian Dikson Efrando S Pemilu menyetujui keputusan penetapan pasangan calon oleh Panitia Pemira, sebagai team pengawas akan mengawal PEMIRA hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden BEM UPP dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UPP.

" nantinya jika ada Ketua team Menemukan Kecurangan Yang dilakukan Oleh Paslon maupun panitia silakan lapor kepada kami (Pengawas) yang disertai bukti dan akan kami diproses sesuai aturan yang ada " pungkasnya. (Alfa/Rhc)

Jalan Rusak Parah, Warga Minta Pemkab Jalan 9 KM Menuju Desa Rantau Binuang Sakti Di Perbaiki

Jalan Rusak Parah, Warga Minta Pemkab Jalan 9 KM Menuju Desa Rantau Binuang Sakti Di Perbaiki

Kepenuhan (Rokanhulu.com) - Warga Desa Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu (Rohul), berharap adanya perhatian Pemkab Rohul perbaiki jalan sepanjang 9 kilometer menuju ke desa mereka, yang kini rusak dan memprihatinkan.

Akses jalan tersebut, menurut warga sangat penting kaena untuk aktivitas keseharian masyarakat, khususnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama mengangkut hasil perkebunan dan pertanian warga. Apalagi di desa tersebut, ada objek wisata religi tempat kelahiran tokoh ulama besar Tariqat Naqsabandiyah, Syekh Abdul Wahab Rokan.

Informasi Kepala Desa Rantau Binuang Sakti, Fajri, kini warganya membutuhkan jalan yang baik. Apalagi, saat ini kondisi jalan sepanjang 9 Km sudah hancur. Bahkan dimusim hujan seperti sekarang nyaris tidak bisa dilalui warga.

“Jalan ke desa kami kini sudah hancur, masyarakat kami sulit melaluinya. Sementara, akases jalan tersebut, satu-satunya bagi warga yang keluar masuk desa,” terang, Fajri, Kamis (26/1/2017) di Pasir Pangaraian.

Dirinya juga mengakui, bertahun-tahun jalan itu tidak pernah diperbaiki secara tuntas, namun hanya dilakukan tambal sulam atau sekedar base saja saja oleh Dinas terkait itupun hanya dengan dana swakelola saja.

Fajri menyatakan, mereka sudah berkali-kali menyampaikan ke pemerintahan kecamatan Kepenuhan dan kabupaten Rohul, untuk lakukan perbaikan jalan tersebut. Namun hingga lini belum menjadi perhatian.

“Kita sudah sering sampaikan untuk permintaan perbaikan jalan, baik ke Kecamatan Kepenuhan atau Dinas terkait di kabupaten, saya tidak mungkin mengajak masyarakat berdemo,” ucapnya tegas.

Kades dan masyarakat Rantau Binuang Sakti, juga menyayangkan kurangnya perhatian perusahaan besar yang beroperasi di sekitar desa mereka. Padahal saat ini, ada tiga perusahaan perkebunan sawit disana, yakni, PT SJI, PT.PIS 2 dan PT PSA.

“Sementara mereka mempunyai dana CSR (corporate Social Responsibility-Red), bantuan kepedulian mereka untuk masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaannya, lalu kemana dana CSR perusahaan itu selama ini, dan disalurkan ke siapa kemudian siapa mengambilnya,” tanya Fajri.

Selaku Kepala desa, Fajri berharap, usulan mereka untuk perbaikan jalan sepanjang 9 km itu, bisa masuk dalam pembahasan APBD Rohul 2017 yang saat ini masih dibahas DPRD. Bahkan dirinya tidak tahu lagi akan kemana mereka mengadu dan minta perhatian. (Ar/Rhc)

Pendaftaran Dewan Pendidikan Sudah Ditutup, 29 Calon Anggota Lolos Administrasi

Pendaftaran Dewan Pendidikan Sudah Ditutup, 29 Calon Anggota Lolos Administrasi

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Proses pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) periode 2017-2021 sudah ditutup Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan setelah penambahan waktu.

Sesuai hasil seleksi dan pengumuman Pansel Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rohul Nomor: 09/ Panitia/ BBPDP/ 2017, dari 58 pendaftar hanya 29 pendaftar atau calon Anggota Dewan Pendidikan Rohul yang dinyatakan lulus administrasi, dan nantinya mereka akan mengikuti tes selanjutnya.

Ketua Pansel Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Rohul, Dr. Adolf Bastian, M.Pd juga Rektor Universitas Pasir Pangaraian (UPP) mengaku, pengumuman berdasarkan hasil seleksi kelengkapan administrasi calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rohul dilaksanakan selama dua hari, 23 hingga 24 Januari 2017.

Dari keputusan hasil rapat pleno Pansel Pemilihan jelas Adolf, ke 29 pendaftar dinyatakan lulus verifikasi administrasi, nantinya mereka akan mengikuti seleksi penyampaian dan pendalaman visi dan misi.

Untuk tes penyampaian visi dan misi, akan dibagi jadi dua gelombang. Tes pertama, dilaksanakan Senin 30 Januari 2017 untuk peserta dinyatakan lulus mulai nomor urut 1 hingga nomor 14, dimulai pukul 08.00 Wib sampai selesai di Aula Micro Teaching Disdikpora Kabupaten Rohul. Lalu, pada tes gelombang hari kedua, Selasa 31 Januari 2017, peserta dinyatakan lulus nomor urut 15 hingga 29. Waktu dan tempat juga sama dengan gelombang pertama.

Adolf meminta, seluruh peserta yang lolos tahap pertama, untuk membuat visi dan misi secara tertulis dengan penyampaian dan pendalaman dengan waktu lebih kurang 15 menit.

Dari ke 29 nama calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rohul yang akan mengikuti seleksi penyampaian visi dan misi, sesuai waktu ditentukan yakni, 1. Jamron, Ama,Pd. I,

2. Masri Syukur, S,Pd . I, 3. Abdul Hamid Daulay, SE, 4. Drs. H. Zaininur, 5. Ari Gunawan Sitepu, 6. Rivi Antoni, M.Pd, 7. Edi Zulman, S.Sos, 8. Elmihayati, M.Pd.I, 9. Henstawati, MM.Pd, 10. H. Syahrul, SH,MM.Pd, 11. Paryono, S.Sos, 12. Agus Triyono, M.Pd, 13. Nurdin, S.Hum, 14. Khairul Bariyyah, S.Sos.

Kemudian, 15. Nur Laili Sa'adati Alfasiri, S.Pd. I, 16. H. Suardi Bahtiar, Lc, 17. Muhammad Hani, S.Pd.M.Pd, 18. Buaminto, 19. H. Rasmin Damri Lubis, Lc, 20. Wulan Sari. S.Pd. I, 21. H. Asrijal, SH, 22. H. Dahri Pulungan, S.Sos, 23. Awaluddin, M.Pd.I, 24. Berlian, S.Ag, 25. Zulkifli, S.Pd, 26. H. Zulfikar, M.Pd, 27. Risa Anggraini, S.Pd, 28. Murkhas, S.Pd serta 29. Ramlan Lubis.  (Ar/Rhc)

Ervan Pengusaha Desain Dari Rokan Hulu

Ervan Pengusaha Desain Dari Rokan Hulu

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Hidup diperantauan artinya harus siap bersaing dalam apapun. Begitu juga Ervan Saharudin pemuda Asal Kecamatan Kepenuhan ini, meskipun hidup diperantauan tidak menyurutkan niatnya untuk meraih prestasi dan menjadi pengusaha diperantauan, usaha yang ia lakukan pada saat ini untuk membanggakan orang tua tercinta dan kampung halaman. “ saya hidup jauh dari kampung halaman tercinta. Artinya saya ingin lebih banyak belajar diperantauan dan nanti ilmunya bisa saya bagikan ke kampung halaman, yang bertujuan ingin membangun kampung halaman lebih baik lagi”, ungkap pria lahir di Kota Tengah, Rokan Hulu. 28 februari 1995 silam. Pria ini juga mengikuti salah satu Event Festival Industri Kreatif Riau 2016 yang ditaja oleh Kantor Berita Antara Riau, (17/12/2016) . Saat itu Pria yang akrab di sapa Ervan ini membuka Stand pada acara tersebut. Dan mendapat tanggapan postif dari Pimpinan Bank Indonesia, Sejumlah Karyawan Bank Indonesia, dan Mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang berkunjung di stand tersebut. “Alhamdulillah, Stand tersebut banyak dikunjungi masyarakat, dan terutama oleh Kepala Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Sejumlah Karyawan Bank Indonesia, saya merasa terhormat mendapat kenjungan dari tamu terhormat” tutur Pria 22 tahun ini. Tidak sampai disitu, Pria ini sebelumnya juga memborong beberapa juara desain grafis baik itu tingkat Provinsi, Kota Pekanbaru, ataupun Universitas. Pada tahun 2015, Ervan juara pertama lomba logo kreatif kategori lomba poster yang ditaja oleh Perhimpunan Pemuda Riau (PPR) di sekretariat PPR Jalan Harapan Raya Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta se-Provinis Riau. Untuk kedua kalinya, pada tahun 2016 Ervan kembali menjadi meraih juara pertama pada acara lomba FMIPA Universitas Riau ke 10 yang ditaja oleh MIPA EXPO BEM FMIPA Universitas Riau di Fakultas MIPA UR 19 s/d 26 Maret 2016. Lomba yang diikuti mulai dari tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi se Provinsi Riau. Untuk ketiga kalinya, pada tahun 2016 ervan kembali menjuarai Lomba Desain Poster se-UIN Suska Riau. Dan yang terakhir, pada 30 November 2016 pria berusia 22 tahun ini berhasil meraih juara 2 Kategori Poster Passion Techno. “ semuanya ini tidak terlepas dari doa Orang Tua, dan semuanya ini merupakan sesuatu bentuk dari usaha. Prestasi dan belajar usaha merupakan sebuah pengalaman yang tidak diajarkan dibangku perkuliahan”, ungkap Ervan. Prestasi dan dunia usaha yang iya geluti saat ini tak membuat Ervan merasa puas, dia bertekat akan terus meningkatkan prestasinya dan menjadi kebanggaan keluarga dan kampung halaman tercinta. Ia juga menambahkan “ saya akan terus berkarya, sabagaimana gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya. Dan saya siap mengharumkan nama RokanHulu, ataupun Provinsi Riau”, ujar Ervan Saharudin ini.   Sumber : luhakkepenuhan.com

Akibat Di Guyur Hujan, Ruas Jalan Di Kecamatan Rambah Terendam Banjir

Akibat Di Guyur Hujan, Ruas Jalan Di Kecamatan Rambah Terendam Banjir

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Rokan Hulu sejak Ahad, (22/1/2017) malam hingga Senin (23/1/2017) petang pukul 16.30 Wib, menyebabkan rumah penduduk yang berada di pinggiran daerah aliran sungai Batang Lubuh Pasir Pengaraian, pukul 17.00 Wib terendam banjir.

Banjir yang disebabkan meluapnya air sungai besar itu, merendam ruas jalan jalur dua Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian serta seratusan rumah penduduk di lingkungan Tanjung Harapan Kelurahan Pasir Pengaraian, Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan dan Desa Babussalam Kecamatan Rambah.

Informasi yang dirangkum dilapangan, luapan air luapan Sungai Batang Lubuh mulai naik ke permukaan jalan dan rumah penduduk, Senin (23/1) pukul 15.00 WIB. Akibat terjadi hujan sejak Ahad malam hingga Senin petang.

Sehingga debit air Sungai Batang Lubuh meningkat dan tidak mampu menampung curahan air hujan hingga merendam rumah penduduk di lingkungan Tanjung Harapan.

Banjir singgah lalu yang kerap terjadi di daerah tersebut, tergolong kecil. Ketinggiannya lebih kurang setengah lutut orang dewasa.

‘’ Banjir mulai merendam rumah penduduk dan ruas jalan jalur dua Tuanku Tambusai sejak petang sampai malam ini. Warga di Lingkungan Tanjung Harapan sudah mengantisipasi sebelumnya akan terjadi banjir. Sebab bila hujan deras, warga disini sudah siap-siap untuk meninggikan barang dan harta benda agar tidak terendam banjir,’’ ujar Gapur salah seorang warga Lingkungan Tanjung Harapan Kelurahan Pasir Pengaraian, Senin (23/1).

Diakuinya, banjir yang merendam rumah penduduk di lingkungan Tanjung Harapan, malam ini kondisi air semakin naik. Karena sejak Senin malam hingga sore tadi hujan baru berhenti.

‘’ Sekarang puluhan kepala keluar di Lingkungan Tanjung Harapan terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Luapan air sungai batang lubuh itu naiknya perlahan-lahan ke permukaan ruas jalan dan rumah penduduk,’’ tuturnya.

Dalam pada itu, Warga Tulang Gajah Desa Pematang Berangan, Ari (29) menyebutkan, luapan aliran air sungai batang Lubuh merendam jalan dan rumah penduduk di daerahnya.

Diakuinya, tingginya debit air sungai Batang Lubuh, akibat hujan deras yang terjadi sejak Ahad malam hingga Senin petang.Sehingga air sungai batang lubuh merendam rumah penduduk.

‘’ Banjir akibat tingginya curah hujan ini, sudah biasa terjadi. Warga sudah siap siaga dengan mengungsikan barang dan harta benda yang berharga ke tempat yang tinggi, agar tidak terjangkau banjir,’’ sebutnya.

Sementara itu, banjir dari luapan air sungai batang lubuh juga merendam ruas jalan tuanku Tambusai Pasirpengaraian sejak Senin petang. Terlihat arus lalulintas menjelang masuknya waktu salat magrib masih bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

‘’ Banjir yang merendam ruas jalan tuanku tambusai semakin naik malam ini. Kendaraan roda dua dan roda empat masih bisa melintas, tapi laju kendaraan tidak bisa kencang,’’ tuturnya.

Ditempat terpisah, Kepala BPBD Rohul Aceng Herdiana ST MM yang dikonfirmasi Riau Pos, tadi malam, belum berhasil di hubungi, karena telepon genggamnya saat dihubungi menjawab diluar jangkauan alias mati. (Ar/Rhc)

Plt Bupati Rohul Tunjuk Plt 4 Kepala OPD Baru

Plt Bupati Rohul Tunjuk Plt 4 Kepala OPD Baru

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Pengukuhan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan pada awal Januari lalu, masih menyisakan empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016, masih terdapat kekosongan untuk jabatan kepala SKPD.

Untuk berjalannya tupoksi dari empat kepala OPD tersebut, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika Rohul, pemerintah daerah melalui Plt Bupati Rohul H Sukiman telah menunjuk pelaksana tugas kepala SKPD terkait.

Sekda Rohul Ir Damri Harun MM, pada Senin (23/1/2017) menjelaskan, kekosongan pejabat eselon II pada empat OPD Rohul tersebut, bahwasanya Plt Bupati Rokan Hulu H Sukiman telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi jabatan eselon II di SKPD tersebut.

Dia mengakui, penunjukan Plt untuk empat Kepala SKPD Rohul itu, ada pejabat eselon II yang merangkap jabatan dan posisi jabatan Sekretaris dipercaya sebagai Plt, menjelang terpilihnya pejabat defenitif dari hasil seleksi terbuka.

Damri menjelaskan, untuk Plt Kepala Dinas Kominfo Rohul dipercayakan kepada Sugiarno SP MSi yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Rohul. Selanjutnya, Plt Kepala Disdikpora Rohul H Zulkifli SPd MSi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disdikpora Rohul.

Kemudian Plt Kepala Badan Penda Rohul ditunjuk Jaharuddin SP MM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rohul dan Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Rohul Ir Jufri MSi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Rohul.

‘’ SK-nya sudah diteken pak Plt Bupati, jadi artinya hari ini seluruh kepala OPD yang sebelumnya masih kosong sudah terisi jabatan kepalanya,’’ terannya.

Disinggung apakah empat nama tersebut apakah akan dilantik atau dikukuhkan, Sekda menyatakan tidak, karena empat pejabat itu hanya sifatnya Pplt, dan cukup dengan surat penujukan saja.

Sementara untuk pejabat eselon II defenitif, nantinya akan dilakukan melalui seleksi terbuka (Assesment). Kapan akan dilakukan assesment itu, tergantung pada pimpinan daerah.

Sekda menegaskan, kepada Plt 4 kepala OPD Rohul yang telah ditunjuk sebagai Plt oleh pimpinan, agar dapat menempati kantor dinas yang telah ditetapkan. Selain tugas Plt Kepala OPD tersebut membuat plang nama kantor yang disesuaikan dengan OPD baru.

Sehubungan dengan telah disampaikannya RAPBD Rohul tahun 2017 ke DPRD Rohul, Sekda berharap kepada seluruh SKPD Rohul untuk proaktif dalam mengikuti pembahasan yang dijadwalkan nantinya oleh Banggar DPRD Rohul. (Ar/Rhc)

Diduga Cabuli Bocah 6 Tahun, Pemuda Kaiti Di Laporkan Ke Polisi

Diduga Cabuli Bocah 6 Tahun, Pemuda Kaiti Di Laporkan Ke Polisi

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Adn Alias Den (47) warga Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melaporkan pemuda berinisial, Rjd alias Jen (18) warga Kaiti III RT 001 RW 004 Dusun Keramat, yang juga masih tetangganya ke polisi, karena diduga mencabuli anaknya sebut Melati,  yang masih berusia 6 tahun.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut,  sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/  / I /2017/ Res Rohul tanggal 22 Januari 2017. Dari laporan ayah korban, Minggu 22 Januari 2017 perkara tindak pidana perbuatan dugaan pencabulan.

Dari keterangan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto, melalui Paur Humas Polres IPDA Suheri Sitorus, Senin (23/1/2017) menyebutkan, kronologis kejadian sesuai laporan orang tua korban, Sabtu 21 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, korban Melati tengah bermain petak umpat dengan pelaku seerta teman-teman korban lainnya, di sekitaran rumah korban.

“Usai bermain, saat itu pelaku mengajak korban dengan bujuk rayu dan dipaksa, untuk melakukan perbuatan cabul. Pelaku dalam melakukan perbuatan cabulnya di belakang rumah korban,” sebut IPDA Suheri Sitorus.

Korban saat itu sempat mencoba berontak dan lari dari pelaku, namun pelaku menarik baju korban dan mengatakan "jangan bilang sama orang". Usai lakukan perbuatan tidak senonoh, pelaku mengizinkan korban pergi. Pelaku juga langsung menghilang, namun karena merasa kesakitan pada bagian kemaluan dan dubur korban diduga akibat perbuatan pelaku, korban melaporkan kejadian tersebut ke ibu dan ayahnya sambil menangis.

Akibat perbuatan pelaku yang diduga cabuli korban, korban di bagian sekitaran dubur dan kemaluannya mengalami lecet, juga kesakitan serta trauma. Karena dapat informasi yang mengejutkan dari anaknya, orang tua Melati langsung melaporkannya ke Polres Rohul.

IPDA Suheri Sitorus mengatakan, saat ini pihak penyidik Polres Rohul, sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap tersangka, dan tengah lengkapi penyindikan. (Ar/Rhc)

Pemkab Rohul Sampaikan R-APBD 2017 Rp 1.43 T Ke DPRD

Pemkab Rohul Sampaikan R-APBD 2017 Rp 1.43 T Ke DPRD

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Rokan Hulu 2017 Ke DPRD Rohul.  Draft R-APBD Rohul 2017 senilai Rp 1.434.236.574.596 diserahkan Sekdakab Rohul Ir. Damri Harun, Kepada Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri didampingi 2 pimpinan DPRD Zulkarnain dan Abdul Muas dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (23/1/2017). Dalam sambutanya, Sekdakab Rohul Ir. Damri Harun menyebutkan, Penyerahan R-APBD Rohul 2017 merupakatan tindak lanjut persetujuan KUA dan PPAS 2017, pada 20 Januari 2017 lalu. Menurutnya, penyusunan R-APBD 2017 ini sudah mengacu OPD baru sesuai perda no 5 tahun 2016. Dalam R-APBD ini, Pemerintah mengasumsikan pendapatan sebesar Rp. 1.434.236.574.596. Sektor PAD 2017 diamsusikan mencapai Rp.108.151.658.839 M, atau 7.54 persen, dari postur APBD 2017. Asumsi PAD diperkirakan meningkat diseluruh sektor penerimaan baik hasil pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain. Dana perimbangan, masih menjadi sumber penerimaan terbesar pemkab rohul 2017, dimana diasumsikan penerimaan daerah sektor ini mencapai Rp. 1.119.427.443.722 atau 78.05 persen dari popstur APBD. Sementara Pendapatan lain yang sah, pemkab rohul menargetkan pendapatan Rp. 206.657.472.000.35 atau sekitar 14.41 persen dari total asumsi penerimaan daerah. Untuk belanja, pemerintah mengasumsikan kebutuhkan Anggaran belanja sebesar Rp. 1.479.236.574.596. Anggaran itu, dibutuhkan untuk Belanja tidak langsung pegawai Rp.557.813.459.222. Belanja Hibah sebesar Rp.14.216.000.000. Bansos Rp. 850 juta rupiah. Kemudian, Belanja Bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari PBB perkotaan dan pedesaan sebesar Rp.6.300.000.000. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten kota,  pemerintah desa dan partai Rp. 210.978.110.117. Belanja tidak terduga, 2.500.000.000 Untuk Belanjang langsung pemerintah mengasumsikan anggaran Rp. 685.579.104.257. Belanja pegawai Rp.108.562.324.500. Belanja barang dan jasa Rp.367.942.218.245 dan Belanja modal Rp. 209.074.561.512. Sementara Silpa tahun ini diasumksikan mencapai. 45 M. Usai menyerahkan Draft RAPBD 2017, Sekdakab Rohul Damri harun mengharapkan DPRD Rohul segera melakukan pembahasan terhadap R-APBD yang sudah diserahkan pemerintah. Ia juga meminta kepala SKPD agar dapat menghadiri setiap rapat pembahasan yang dilakukan DPRD nantinya. " Kita juga tekankan kepada seluruh Kepala SKPD agar menghadiri setiap Rapat pembahasan dengan DPRD, jangan ada kepala SKPD yang keluar daerah selama proses pembahasan" tegasnya. Ditempat yang sama ketua DPRD Rohul Kelmi Amri menyampaikan, setelah diserahkanya RAPBD, selanjutnya Fraksi akan menyampaikan pemandangan umum pada Senin Siang. Sementara jawaban pemerintah atas pemandangan umum  akan di lakukan senin malam. " Insyaallah, selasa R-APBD 2017 akan langsung dibahas, dan sesuai agenda Banmus, hari jumaat kita harapkan APBD Rohul 2017 sudah bisa diparipurnakan untuk disahkan" jelas kelmi. (Adv/Humas)

Pemkab Dan DPRD Rohul Sepakati KUA-PPAS APBD 2017 Rp 1,4 Triliun

Pemkab Dan DPRD Rohul Sepakati KUA-PPAS APBD 2017 Rp 1,4 Triliun

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rohul H. Sukiman dan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, SH serta tiga Wakil Ketua DPRD Rohul, terdiri, H. Zulkarnain, S.Sos,  Hardi Candra, dan H. Abdul Muas menandatangani  nota Kesepakatan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Rohul 2017.

Dalam penandatanganan KUA-PPAS ini dilaksanakan  di ruang paripurna DPRD Rohul, yang  turut dihadiri kalangan Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Kantor di lingkungan Pemkab Rohul, pada Jumat (20/1/2017).

Pada rapat paripurna tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Rohul, disepakati plafon KUA-PPAS APBD Rohul 2017 sekira Rp 1,4 triliun lebih.

Usai penandatangan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Rohul 2016, Plt Bupati Rohul H. Sukiman mengucapkan terima kasih ke pihak Banggar dan anggota DPRD Rohul lain, karena telah bekerjasama dengan eksekutif untuk mempercepat pengesahan APBD tahun ini.

"Jadi dengan ditandatanganinya KUA-PPAS APBD Rohul 2017 ini, diharapkan APBD Rohul cepat disahkan. Dengan begitu program yang sudah dirancang segera berjalan tahun ini," ujarnya.

Dia mengatakan TAPD dan DPRD Rohul telah merumuskan dan menyepakati bersama yang dituangkan dalam nota KUA-PPAS, APBD Rohul 2016 dengan begitu akan secepatnya disahkan.

Ia  menambahkan, KUA-PPAS diupayakan seoptimal mungkin menampung berbagai program yang manfaat dalam capaian kinerja, serta dirasakan langsung oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pembangunan.

Lebih lanjut dijelaskanya,  kesepakatan kebijakan KUA-PPAS dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan,  ini akan jadi dasar penyusunan rancangan APBD 2017.

"Target kita 27 Januari RAPBD sudah kita serahkan ke DPRD untuk dibahas dan di sahkan. Semoga di bulan Januari ini APBD 2017 bisa di sahkan," imbuhnya.

‎Masih ditempat yang sama, Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, mengungkapkan setelah nota kesepahaman KUA-PPAS, DPRD Rohul segera membahas Rancangan APBD Rohul 2016, sehingga segera disahkan. "Kita perkirakan 30 Januari  2017, APBD Rokan Hulu bisa  segera kita sahkan," pungkasnya. (Adv/Humas)

Pencabutan Subsidi Tarif Listrik 900 VA Beratkan Warga Rohul

Pencabutan Subsidi Tarif Listrik 900 VA Beratkan Warga Rohul

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Awal tahun 2017,  bakal menjadi tahun paling berat bagi masyarakat, khusunyas di kabupaten rokan hulu. tak hanya mendapat kado pahit dari pemerintah,  berupa kenaikan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor, masyarakat juga dibebankan dengan pencabutan Subsidi Tarif Listik golongan 900 VA.

Tak pelak, kebijakan pemerintah,  mencabut subisidi tarif listrik 900 VA ini, mulai diresahkan warga khusunya masyarakat berpenghasilan menegah kebawah. Mereka kawatir, Pencabutan Subsidi Tarif Listrik 900 VA ini, akan semakin menyulitkan ekonomi mereka.

Seperti yang diungkapkan Usman, warga desa Pematang berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Pria yang berprofesi sebagai tenaga honor, disalah satu, sekolah, di Kecamatan rambah ini menilai, pencabutan subsidi listrik 900 VA ini, bakal memberatkan dirinya, yang hanya berpenghasilan pas-pasan.

Usman mengaku, dengan Gaji sebesar 1.5 juta Rupiah yang diterimanya perbulan, Usman mengaku sudah sulit memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Untuk biaya listrik saja, Usman mengaku harus mengeluarkan biaya 100 ribu hingga 150 ribu perbulan, untuk biaya listrik, belum lagi memenuhi kebutuhan makan dan pendidikan ke tiga anaknya .

“ Ya tak akan cukup, dengan gaji saya yang hanya 1.5 juta perbulan saja sudah ngos-ngosan mencari tambahan, sekarang listrik naik, mau usaha apa lagi,”  keluhnya,

Tak hanya masyarakat berpenghasilan menegah kebawah, Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA ini, juga membuat industry Rumahan, yang bergantung pada listrik pun ikut Resah. Seperti yang disamapikan Netty penjual jus, di Kecamatan Rambah. Nety mengaku, kebijakan pemerintah mencabut Subsidi tarif Listrik 900 VA ini, terkesan mengorbankan masyarakat kecil.  Padahal masih ada opsi lain yang lain yang harus diambil. (Ar/Rhc)

Panitia PEMIRA UPP Dinilai Tidak Profesional, Ini Tanggapan Alfa Syahputra

Panitia PEMIRA UPP Dinilai Tidak Profesional, Ini Tanggapan Alfa Syahputra

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Dinilai tidak profesional sebagai Pantia Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Pasir Pengaraian (UPP) dalam melayani para kandidat Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), karena Panitia Pemira UPP dinilai tidak ada sosialisasi dan pengembalian dua berkas calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang tidak dibahas waktu sidang verifikasi berkas, syarat-syarat calon dan lain-lainnya. 

Menanggapi tudingan negatif yang dilemparkan kepadanya, Kamis (19/1/2016) Ketua Pemira UPP Alfa Syahputra angkat bicara, dia mengatakan Panitia Pemira Selama ini telah melaksanakan tugasnya secara Profesional dan tanpa adanya sebuah permainan ataupun memihak kepada pasangan manapun, untuk membuat keputusan yang bijak terlebih dahulu diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Panitia.

Lebih lanjut jelas Alfa, dalam menjalankan amanah untuk mensukseskan pelaksanaan Pemira KM UPP, Panitia mempunyai dasar dalam mengambil keputusan, mengenai syarat-syarat yang telah dipublikasikan Panitia itu berdasarkan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

Tidak hanya itu saja tambah Alfa, sebagai pedoman dan landasan yuridis formil pelaksanaan Pemira mengacu kepada Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Raya Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian serta Peraturan Panitia  Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Kode Etik Panitia Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa universitas Pasir Pengaraian.

“ jadi disini perlu kami tegaskan, tidak ada sedikitpun kami melakukan permainan atau memihak pada satu calon tertentu dalam Pemira ini,  terkait dengan syarat-syarat sudah sesuai dengan undang-undang penyelenggara Pemira, jadi kami tidak membuat syarat-syarat yang mengada-ngada tanpa dasar “ Tegas Alfa

Terkait tudingan tentang pengembalian dua berkas calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang tidak dibahas waktu sidang verifikasi berkas. Alfa menjelaskan,  dua pasangan Bakal Calon PRESMA dan Wakil PRESMA  UPP  dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UPP yang mengembalikan berkas tepat pada waktu dan tidak yang keberatan, justru calon-calon tersebut siap mensukseskan Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

“ tidak hanya tudingan itu saja, katanya tidak adanya sosialisasi dalam Pemira, kami dari Panitia sebenarnya sudah mengadakan diskusi dan mensosialisasikan mengenai tahapan PEMIRA dengan mengundang seluruh Organisasi yang ada di kampus dan sesuai jadwal kami Panitia sudah  melaksanakan diskusi dan sosialiasi itu “ terangnya. (Rhc/Rls/Alfa)

Terkait Pencemaran Limbah, Tokoh Masyarakat Ulak Patian Harapkan PT. SJI Nusa Coy Segera Di Proses Hukum

Terkait Pencemaran Limbah, Tokoh Masyarakat Ulak Patian Harapkan PT. SJI Nusa Coy Segera Di Proses Hukum

Kepenuhan (Rokanhulu.com) - Masyarakat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu mengaku kecewa atas kelalaian dari manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sumber Jaya Indah (SJI) Nusa Coy dalam mengelola limbah cair kelapa sawit.

 Akibatnya, merembes limbah cair kelapa sawit dari tanggul kolam limbah ke parit yang bermuara ke perairan Sungai Batang Lubuh beberapa waktu lalu yang berdampak matinya ikan di air sungai yang selama ini dijadikan sebagai sumber air bersih.

Atas kelalaian PKS PT SJI Nusa Coy, yang saat ini belum mengantongi izin pembuangan limbah cair ke permukaain air sungai dari Pemkab Rohul, tentu ini sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’ Kami dari masyarakat Desa ulak Patian, menilai dari kasat mata air sungai tercemar dengan matinya ikan. Bila nantinya perusahaan terbukti mencemari air sungai Batang Lubuh dari sampel yang dikirim ke laboratorium, agar pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memproses secara hukum yang berlaku. Karena kami sebagai masyarakat sudah dirugikan,’’ungkap Tokoh Masyarakat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Supardi.

Menurutnya, mesti pemerintah daerah dan DPRD Rohul telah memberikan sanksi paksaan kepada PKS PT SJI Nusa Coy, untuk memperbaiki tanggul kolam limbah serta mengelola limbah sesuai dengan standar yang ada.

Namun masyarakat Ulak Patian tetap mendesak Pemkab Rohul untuk menindak tegas kepada PKS yang terbukti lalai dan membuang limbah ke parit hingga mengalir ke perairan air sungai sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku.

‘’ Kami minta Komisi IV DPRD dan Pemkab Rohul dengan kewenangannya harus memberikan sanksi yang tegas kepada PKS yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sehingga tindakan yang tegas itu memberikan efek jera terhadap perusahaan yang bandel, sehingga apa yang dialami masyarakat Ulak patian tidak terulang kembali dan terjadi lagi di daerah lain,’’ tuturnya masyarakat akan kawal terus perkembangan kasus limbah PKS PT SJI Nusa Coy yang dikenakan sanksi paksaan.

Supardi mendukung penegak hukum untuk memproses perusahaan tersebut, yang diduga sengaja membuang limbah cair ke parit yang mengalir ke perairan Sungai Batang Lubuh. Karena masyarakat dalam kasus limbah ini, telah dirugikan, akibat banyaknya mati ikan di Sungai Batang Lubuh November 2016 lalu dan diawal tahun 2017 kemarin. (Ar/Rhc)

Tahun Ini, Pemprov Anggarkan 186 M Untuk Pembangunan Jalan Dan Jembatan di Rokan IV Koto

Tahun Ini, Pemprov Anggarkan 186 M Untuk Pembangunan Jalan Dan Jembatan di Rokan IV Koto

Rokan IV Koto (Rokanhulu.com) - Pemerintah provinsi Riau, tahun 2017 ini mengalokasikan anggaran sebesar 186 miliar untuk peningkatan jalan serta  pembangunan 11 jemabatan di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. besarnya alokasi tersebut bertujuan  membuka mobilitas di daerah terisolir di kecamatan yang berada di kaki bukit barisan tersebut.   Informasi itu disampaikan langsung, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, saat meresmikan jembatan Sumpur Desa Tibawan, Kecamatan Rokan IV Koto, Rabu (18/1/2017). Dijelaskanya, untuk pembangunan jalan Pemprov Riau tahun 2017 ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.120 Miliar untuk program rigit beton jalan ujung batu-tibawan (jembatan Sumpur) sepanjang 60 KM. selain jalan, ditahun 2017, Pemprov Riau juga telah  mengalokasikan anggaran sebesar 66 miliar untuk pembangunan  11 jembatan masing-masing,  jembatan sei siasam,  jembatan sei piang, jembatan kelurahan rokan, jembatan sei tolang, jembatan  sei gagak,  jembatan  sei hitam serta jembatan sungai kecil lainya di kecamatan Rokan IV Koto. "Insya allah, ditahun 2017 ini seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut sudah tuntas dilakukan" harap Gubri. gubri mengharapkan adanya sinergitas antara Pemprov Riau, Pemkab Rohul, serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan ini. Diharapkan dengan sinergitas yang padu dari semua komponen, program-program ini tidak terkendala saat pelaksanaanya.   "Tentunya kita harapkan dengan telah baiknya infrasturktur jalan dan jembatan di rokan iv koto ini  dapat  berdampak dalam membuka  potensi  ekonomi dan wisata di kecamatan ini" pungkasnya. (Ar/Rhc)

Prakarsa Dewan Pendidikan Minta Pembentukan Pansel Ditinjau Ulang

Prakarsa Dewan Pendidikan Minta Pembentukan Pansel Ditinjau Ulang

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Prakarsa Pembentukan Dewan Pendidikan, Kabupaten Rokan Hulu, meminta Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dewan Pendidikan ditinjau ulang. Pasalnya, pembentukan dewan pendidikan yang sudah di SK-kan, Plt Bupati Rohul, dinilai tak memenuhi prosedur. Ketua Prakarsa Pembentukan Dewan pendidikan, Kabupaten Rokan Hulu, Saipul Anuar Nasution, menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010, pembentukan Dewan pendidikan memang bisa dilakukan melalui jalur pansel. Tetapi, perlu digarisbawahi, PP 17 tahun 2010, yang mengatur tentang pembentukan dewan pendidikan melalui jalur pansel itu , hingga kini belum memiliki petunjuk Tekhnis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak). "Artinya, sebelum ada juklak juknis PP 17 itu, aturan teknis pembentukan Dewan pendidikan masih mengacu Keputusan Menteri Pendidikan nasional nomor 044/U/2002. dalam pasal 1 Kepmen tersebut jelas dikatakan pembentukan dewan pendidikan itu atas prakrsa masyarakat atau pemerintah kabupaten kota" jelas saipul didampingi Sekretaris Prakarsa Pembentukan Dewan pendidikan Ruslan Abdul Gani, Kamis (19/1/2017). Saipul menyebutkan, banyak hal janggal dari pembentukan pansel dewan pendidikan ini. Selain dasar hukumnya tidak tepat, Penetapan Pansel itu seharusnya dibentuk DPRD tidak di SK-kan Plt Bupati. Kemudian, jika mengacu PP 17 2017 Pasal 195,  calon anggota dewan pendidikan itu seharusnya diusulkan organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan bukan mengusulkan sendiri menjadi anggota dewan pendidikan. " Kami menilai, pembentukan pansel itu belum memenuhi unsur legalitas, karena masih banyak aturan yang dilanggar, jadi kami minta pembentukan pansel ini ditinjau ulang" urainya. Sementara itu, Sekretaris Prakarsa Dewan Pendidikan Ruslan Abdul Gani menuturkan, tim pemarkasa pembentukan Dewan pendidikan sudah bekerja sejak pertengahan oktober 2016. Tim bekerja melengkapi syarat pembentukan dewan pendidikan sesuai aturan UU, seperti mensosialisasikan rencana tersebut  ke perguran tinggi, tokoh masyarakat, komite sekolah,Plt Bupati, DPRD  dan plt kadisdikpora. Setelah mendapat dukungan dari perguran tinggi, tokoh masyarakat, komite sekolah, plt Bupati, DPRD dan Disdikpora, tim prakarsa pada tanggal 8  desember 2016, menggelar rapat menyampaikan hasil kerjanya, serta menseleksi 11 nama yang sudah berhasil dijaring. " Tetapi, anehnya dalam rapat itu, mereka langsung bentuk pansel, seharusnya rapat itu kan meneruskan langkah tim pemakarsa, bukan membentuk pansel, karena pembentukan dewan pendidikan ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, bukan pansel" ujarnya. Atas banyaknya kejanggalan yang ditemui dalam pembentukan pansel dewan pendidikan ini, tim prakarsa dewan pendidikan sudah menyurati Pimpinan DPRD Rohul agar mendndukan persoalan ini. Tim prakarsa kawatir, jika pada proses pembentukan dewan pendidikan ini cacat maka dikawatirkan hasil rekrutmen dewan pendidikan juga tidak akan baik. " Jika pansel ini tetap dilanjutkan, kami tim prakarsa akan mundur dan tidak lagi ingin terlibat dalam pembentukan dewan pandidikan ini" tegas Saiful Said, yang juga mantan ketua DPRD Rohul itu. (Ar/Rhc)

Resmikan Pemakaian Jembatan ‎Sumpur, Gubri Harapkan Ekonomi Masyarakat Meningkat

Resmikan Pemakaian Jembatan ‎Sumpur, Gubri Harapkan Ekonomi Masyarakat Meningkat

Rokan IV Koto (Rokanhulu.com) - Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (18/1/2016), resmikan pemakaian jembatan Sumpur di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang mengubungkan antara provinsi Riau melalui Kabupaten Rohul dengan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

Gubri Arsyadjuliandi dalam arahannya berharap, masyarakat Rohul khususnya masyarakat Rokan IV Koto, agar bisa menjaga jembatan dan jalan yang sudah di bangun, demi kesejahteraan masyarakat.

“Jembatan dan jalan sudah kita bangun, kini masyarakat yang menjaga, dan jangan b‎iarkan mobil bermuatan yang besar melintas dulu. Karena kondisi jalan yang baru diperbaiki belum sempurna masih perlu peningkatan,” imbaunya.

Pria yang biasa disapa Andi ini menambahkan, dengan adanya jembatan yang baru ini, ekonomi masyarakat di Rokan IV Koto bisa semakin meningkat, serta perkembangan infrastruktur di desa-desa terhubung. Dirinya juga berharap, dengan meningkatnya jalan dan jembatan yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, tidak lagi menjadi daerah terisolir, sehingga semua orang bisa masuk ke desa Timbawan.

“ Selama ini, Desa Tibawan masuk kedalam desa terisolir, dengan adanya peningkatan jalan dan jembatan maka desa yang langsung berbatasan dengan Pasaman ini tidak lagi masuk daerah terisolir,” harapnya.

Di tahun 2017 ini jelas Gubri lagi, pihaknya juga sudah menganggarkan 120 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan di kecamatan Rokan IV Koto, kemudian terkait jaringan PLN tentunya akan diusahakan segera masuk. Mengenai pendidikan dan pariwisata, juga tentunya dengan adanya jembatan dan jalan‎ yang meningkat, tentunya wisatawan akan semakin banyak berkunjung ke Rohul.

“ Yang sudah ada tolong dijaga, sehingga akan semakin bagus dan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Plt Bupati Rohul H. Sukiman yang hadir bersama pejabat Forkompinda, Asisten, juga para Kepala Dinas, Camat, dan Kades se-Rokan IV Koto menyatakan, sangat berterima kasih ke Gubri yang sudah bersedia meresmikan jembatan yang ada di desa Timbawan.

“Kita sangat senang, karena Rohul ini sudah diperhatikan Bapak Gubernur, semoga kedepan Rohul semakin mendapat porsi yang lebih untuk peningkatan jalan dan jembatan," harapnya.

Bukan hanya pejabat Provinsi  Riau saja, dikegiatan itu turut hadir Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Yusuf Lubis, Kapolres Rohul AKBP. Yusuf Rahmanto, Kepala PN Rohul Sahrudi Sh, Kajari Rohul ‎Syafiruddin, serta unsur Forkopinda lainya.

Di kegiatan tersebut, Arsyadjualindi Rachman, juga lakukan penandatangan prasasti jembatan, serta melakukan pemotongan pita, bukan hanya itu saja, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kabupaten Rohul dan Pasaman. (Adv/Humas)

Dinilai Sukses Dalam Pengembangan Dana Simpan Pinjam, Plt Bupati Rohul Apresiasi Pengurus BUMDes Sumber Makmur Kota Baru

Dinilai Sukses Dalam Pengembangan Dana Simpan Pinjam, Plt Bupati Rohul Apresiasi Pengurus BUMDes Sumber Makmur Kota Baru

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Plt Bupati Rokan Hulu H. Sukiman memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Kota Baru dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam.

Atas keberhasilannya dalam mengembangkan dana simpan pinjam (SP) BUMDes terhitung tahun 2011 Rp2,85 miliar tahun 2011 hingga akhir tahun 2016 dana simpanan masyarakat yang dikeloha berkembang menjadi Rp14,36 Miliar.

Wakil Bupati Rohul itu, menyatakan rasa bangganya dengan berjalannya program pemberdayaan desa di Rokan Hulu. Dimana saat ini seluruh desa yang tersebar di 16 kecamatan telah berdiri BUMDes.

‘’ Saya melihat perkembangan BUMDes Sumber Makmur sangat baik. Tentu kedepan, pengelola BUMDes termasuk Kades Kota Baru untuk dapat membuka usaha-usaha baru di lembaga mikro ekonomi ini dengan menyesuaikan potensi desa yang ada,’’ungkap Plt Bupati Rohul H Sukiman kepada wartawan, Selasa (17/1/2017), usai menghadiri acara Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun BUMDes Sumber Makmur Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam di Aula balai desa setempat.

Dalam acara tersebut dihadiri, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul H Abdul Haris SSSos MSi, Kadis Peternakan dan Perkebunan Rohul Ir H Sri Hardono MM, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rohul Drs Marjoko. Camat Kunto Darussalam Herdianto A SSTP, Korkab BUMDes Rohul Ir H Hasan Basri Rais, Pjs Kades Kota Baru Munandar, Direktur BUMDes Sumber Makmur, Teguh Hadi Pramono serta dihadiri seluruh nasabah BUMDes.

Menurut Sukiman, selama 6 tahun (2011-2016), laba badan usaha di BUMDes Sumber Makmur Kota Baru, dari tahun ketahun terjadi peningkatan. Terhitung tahun 2011 laba badan usaha sekitar Rp144,31 Juta. Namun pada tahun 2016 laba usaha BUMDes Sumber Makmur sudah mencapai Rp500.023.810.

‘’ Kita yakin dengan kerjasama yang baik pemerintah desa dengan pengelola BUMDes Kota Baru dalam membuka usaha selain simpan pinjam, kredit serta tingginya kepercayaan masyarakat untuk menabung, BUMDes akan lebih maju dan berkembang. Disini saya tekan pengelola harus menerapkan transparansi dan kejujuran,’’ tuturnya.

Direktur BUMDes Sumber Makmur Desa Kota Baru Teguh Hadi Pramono mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih kepada Plt Bupati Rohul H Sukiman yang menyempatkan hadir dalam acara laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2016 BUMDes Sumber Makmur.

Tentunya, arahan dan dorongan yang disampaikan kepala daerah itu, akan menambah semangat baru bagi pengelola untuk terus berbuat dan berupaya menambah usaha baru di BUMDes, selain SP dan kredit barang.

" Tahun ini, kita akan bekerjasama dengan dialer Honda untuk membuka bengkel resmi. Kami berterimakasih, atas kepercayaan masyarakat untuk menabung uang di BUMDes.Setiap laporan akhir tahun, labah usaha BUMDes kita sampaikan kepada seluruh nasabah. Alhamdulilah tahun ini laba usaha mencapai Rp500 juta dan total dana simpan pinjam yang dikelola sekitar Rp 14,3 miliar hingga per 31 Desember lalu, ’’ tuturnya. (Adv/Humas)

PT. Torganda "Usir" Warga Dari Lahannya Sendiri, Warga Tambusai Timur Sampaikan Aspirasi Ke Komisi II DPRD Rohul

PT. Torganda "Usir" Warga Dari Lahannya Sendiri, Warga Tambusai Timur Sampaikan Aspirasi Ke Komisi II DPRD Rohul

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Warga membersihkan, PT Torganda yang menanam. Kejadian ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah. Bagaimana tidak, ditengah usaha keras yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan berkebun di tanah sendiri, setelah dibersihkan bisa-bisanya diambil alih oleh pihak lain yang memiliki modal besar.

Jeritan pilu masyarakat Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai ini, terungkap dalam hearing DPRD Rohul dengan masyarakat dan manajemen PT Torganda, Selasa (17/1/2016). Hearing yang di pimpin M. Aidi, selaku Sekretaris Komisi II DPRD Rohul, yang dihadiri masyarakat dan manajemen Perusahaan, terungkap fakta bahwa lahan seluas 75 hektar setelah dibersihkan masyarakat langsung ditanami sawit oleh PT Torganda.

Seperti diceritakan Sukrial Halomoan, warga Desa kepada wartawan usai hearing menjelaskan, tuntutan ganti rugi yang disampaikan masyarakat terkait dengan biaya imas tumbang, line clearing, membuat patok, membuat jalan blok, dan membangun pondok tempat tinggal pekerja, saat membuka kawasan hutan milik negara untuk dijadikan perkebunan masyarakat pada tahun 2003 silam di Desa Tambusai Timur.

Dimana, usai membuka dan membersihkan lahan tiba-tiba manajemen Perusahaan PT Torganda langsung masuk dan menanam kelapa sawit. Perusahaan berdalih, hutan yang dibuka masyarakat tersebut merupakan milik Boru Lubis (personal) yang sudah di pola mitrakan kepada Perusahaan. Sementara sepengetahuan masyarakat lahan yang sudah di imas tumbang tersebut belum ada pemiliknya dan merupakan milik negara.

Namun demikian, diduga tak ingin ribut dengan perusahaan, selanjutnya masyarakat pergi begitu saja meninggalkan lahan tanpa menerima uang ganti rugi jerih payah selema membuka lahan. Seiring berjalannya waktu dan di era globalisasi, pengetahuan masyarakat mulai berkembang. lalu mengkaji ulang kejadian pahit masa lampau dengan mengadu ke kantor DPRD Rohul untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam laporannya masyarakat menyampaikan tentang sikap perusahaan yang “mengusir” dari lahan yang sudah dibuka tanpa membayar ganti rugi jerih paya sepeser pun. Soalnya, tuntutan ganti rugi tersebut pernah disampaikan kepada manajemen perusahaan, tapi tidak digubris dan oleh perusahaan meminta legalitas kepemilikan lahan.

“Bagaimana mungkin kami bisa memiliki legalitas lahan tersebut, sementara saat pembukaan pertama lahan seluas kurang lebih 75 hektar itu, hutannya masih asli. Okelah, kami tidak mempersoalkan soal kepimilikan lahan. Sekarang kami hanya menuntut dibayarkan ganti rugi sebesar Rp 995 juta. Karena saat pembukaan lahan, puluhan tenaga kerja dikerahkan dan sejumlah alat berat. Nah, hasil hearing hari ini, perusahaan mengakui bahwa lahan yang kami kerjakan itu seluas 75 hektar,”ungkap Sukrial Halomoan.

Sementara itu, Arisman, selaku Anggota Komisi II mengatakan, hearing ini dilakukan menindak lanjuti laporan masyarakat yang menuntut ganti rugi imas tumbang lahan. Dimana saat menggarap, masyarakat diusir oleh manajemen perusahaan. Sementara lahan yang digarap tersebut merupakan hutan tua yang belum digarap oleh siapapun. Dan setelah disurati selama 3 kali, PT Torganda baru hadir.

“ dalam hearing, Komisi II DPRD memberikan tenggak waktu dua minggu kepada perusahaan. Bila dalam  tenggak waktu dua minggu tidak direalisasikan, Komisi II DPRD Rohul, kembali memanggil PT Torganda untuk dilakukan mediasi seputar persoalan tersebut,”ungkap Arisman, yang mengaku hearing tersebut di pimpin oleh Aidi, selaku Sekretaris Komisi II DPRD.

Masih diitempat yang sama, H. Porkot, selaku anggota Komisi II yang juga berasal dari Dapil II Tambusai dan Tambusai Utara mengatakan, sebagai wakil masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Disamping itu, dalam dengar pendapat tersebut DPRD mencoba mencoba menjembatani dalam mencari solusi penyelesaiannya yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

“Agar persoalan tidak berlarut larut, perusahaan hendaknya memberikan solusi. Makanya dari kesimpulan dengar pendapat itu kita menjadwalkan hearing kembali pada 31 Januari 2017 mendatang dengan harapan, dalam hearing tersebut dapat dibuat kesepakatan dengan solusi yang baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Karena bagaiaman pun juga, saat pembukaan lahan tentu memiliki biaya.Nah, inilah yang perlu dipikirkan perusahaan dalam pertemuan berikutnya,”terang H. Porkot.

Sementara dalam hearing yang dipimpin M.Aidi, selaku Sekretaris Komisi II DPRD Rohul,  berlangsung alot. Hal itu di picu dengan pernyataan Jauhari Sitorus, perwakilan dari PT Torganda yang meminta legalitas lahan kepada masyarakat. Sementara lahan tersebut saat dibuka masih hutan tua dan belum ada pemiliknya. (Rhc)

DPRD Rohul Minta SKPD Tak Macam-Macam Soal Penambahan Tenaga Honor

DPRD Rohul Minta SKPD Tak Macam-Macam Soal Penambahan Tenaga Honor

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu,  Kelmi Amri SH,  mengingatkan seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Rohul, agar tidak melakukan penambahan tenaga honor. Pasalnya ditengah gelombang perumahan tenaga honor, yang dilakukan kabupaten kota saat ini, Kabupaten Rokan Hulu masih arif dan bijaksana untuk tidak mengambil langkah serupa.

Pernyataan tersebut disampaikan Kelmi Amri SH, Selasa (17/1/2017) di Pasir Pengaraian, menanggapi adanya sejumlah SKPD yang kembali mengusulkan tenaga honor dalam KUA-PPAS 2017.

Dijelaskanya, Ditengah Gelombang Perumahan tenaga Honorer yang dilakukan sejumlah  Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau,  Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bersama DPRD masih arif dan bijaksana Ttdak merumahkan tenaga Honornya Meski ditengah defisit anggaran daerah. Meski demikian, lanjutnya, sejumlah SKPD tampaknya tidak menghiraukan kondisi tersebut dan tetap mengajukan penambahan tenaga honor dalam APBD 2017.

" Saya minta kepada SKPD Aagar tidak macam-macam soal penambahan tenaga honor Ini, DPRD Rohul tidak  akan mengakomodir penambahan tenaga tekhnis kantor ini dan akan tetap mengacu pada data  tahun 2015 dan 2016” tegasnya

Lebih jauh di jelaskanya, jumlah tenaga honor berdasarkan data tahun 2016  mencapai 3.400 orang. Jumlah tersebut menurutnya sudah membebani APBD Rokan Hulu ditengah  kondisi anggaran daerah yang tidak menentu.

Kelmi menegaskan, Jika SKPD tetap bersikeras menambah tenaga honor, DPRD Rohul tidak bertanggung jawab, jika terjadi persoalan di kemudian hari.

" kita minta kepada kepala daerah untuk berkomitmen tidak lagi menambah tenaga honorer, karena beban APBD Rohul sudah tidak sanggup lagi membiyai tenaga honor.” pungkasnya. (Ar/Rhc)

Terkait Bantuan Dana Hibah Untuk 2.119 Guru MDTA, Kemenag Rohul Minta Pemkab Bisa Akomodir

Terkait Bantuan Dana Hibah Untuk 2.119 Guru MDTA, Kemenag Rohul Minta Pemkab Bisa Akomodir

Kakan Kemenang Harapkan Pemkab dan DPRD Bisa Akomodir

2.119 Guru MDTa di Rohul Pertanyakan Bantuan Dana Hibah Untuk Tahun 2017  

 

PASIR PANGARAIAN-Setelah tahun 2016 bantuan dana hibah bagi guru Madrasyah, Diniyah, Takmaliyahawaliyah tidak lagi bisa diberikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) karena terkendala aturan Permendagri No.14 Tahun 2016, kini 2.119 guru MDTa di Rohul pertanyakan bantuan dana hibah tersebut apakah bisa dicairkan tahun 2017 ini.

 

Sikapi bantuan dana hibah bagi 2.119 apakah bisa dikucurkan Pemkab Rohul tahun 2017 ini, Plt Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag) Rohul, H Zulkifli Syarif.M.Pd, Senin (16/1/2016) berharap, Pemkab dan DPRD Rohul bisa berikan bantuan dana hibah bagi 2.119 guru MDTa yang sudah diterima sejak tahun 2011 hingga 2015.

 

“Besaran dana hibah guru MDTa Rp200 ribu per bulannya per orang. Jumlah itu walaupun terbilang kecil, namun sangat membantu sekali bagi para guru MDTa, apalagi selama ini guru MDTa tidak meminta SPP ke wali murid. Kemudian, dana dari Kementrian Agama sendiri tidak ada dianggarkan, sehingga berharap dana itu bisa dianggarkan kembali tahun 2017 ini,” harap Kakan Kemenag Rohul.

 

Kemudian jelas Zulkifli lagi, peran guru MDTa juga sangat besar. Karena, mereka mengajarkan anak agar tidak buta aksara Al Quran, sehingga bantuan sekecil yang diberikan Pemkab juga sangat berharga dan membantu para guru MDTa selain itu sebagai penghargaan Pemkab Rohul.

 

Ditanya apakah peran DPRD Rohul agar bantuan dana hibah guru MDTa bisa disalurkan Pemkab Rohul, Zulkifli mengaku, beberapa waktu lalu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sudah hearing dengan DPRD, untuk berikan penjelasan bantuan tersebut.

 

“DPRD sendiri saat itu berharap ke Pemkab, untuk mencarikan solusi agar nomenklatur bisa diubah dan dimasukan ke Dinas Pendidikan dan pemuda Olahraga, atau melalui Bagian Kesra agar bisa dianggarkan secara rutin setiap tahunnya. Jelasnya, kita berharap dana hibah bagi guru MDTa bisa diberikan, karena sangat membantu sekali bagi para guru tersebut,” harap Zulkifli.(Hendra)   

  

Satreskrim Polres Rohul Sita Ribuan Bungkus Rokok Tanpa Cukai

Satreskrim Polres Rohul Sita Ribuan Bungkus Rokok Tanpa Cukai

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Sekitar 4.142 bungkus rokok 9 merk diduga tanpa cukai, disita dan diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu (Rohul), saat operasi cipta kondisi (cipkon) dari mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up Nopol BM 9747 TN, yang ditumpangi ISP alias Iis (33) warga Jalan Sentosa Ujung Kelurahan Tangerang Utara, Bukit Raya Kota Pekanbaru, serta supir RJS warga Harapan Raya Kota Pekanbaru.

Ribuan bungkus rokok yang diduga tanpa pita cukai, berhasil diamankan personil gabungan Polres Rohul, saat digelarnya operasi Cipkon di pertigaan Jalan Lingkar Kilometer 4, dekat Rumah Sakit Surya Insani Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, Sabtu (14/1/2017) sekitar pukul 23.00 Wib.

Menurut Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto melalui Kasat Reskrim Polres Rohul AKP M. Wirawan Novianto didampingi Paur Humas Polres Rohul IPDA Suheri Sitorus, saat ekspose, Senin (16/1/2017) mengaku, saat anggota gabungan sedang operasi rutin mobil pick up Grand Max melintas. Hasil pemeriksaan surat dan barang bawaan, petugas menemukan ribuan bungkus rokok diduga tanpa pita cukai.

“Dari pemeriksaan tersebut, kedua orang ini langsung diperiksa dan dibawa ke Mapolres Rohul untuk pemeriksaan intensif. Lalu dilakukan penyitaan 4.142 bungkus rokok dari sembilan merk diduga tanpa dilengkapi pita cukai,” kata AKP M. Wirawan Novianto.

 AKP M. Wirawan mengaku, pelaku Iis dan rekannya RJS dikenakan Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan pidana Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007, perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

“Dimana ancamannya minimal pidana 1 tahun, dan paling lama 5 tahun, dengan  denda paling sedikit dua kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” ungkapnya. (Ar/Rhc)

Alih-Alih Efeisensi Anggaran, Disdikpora Rohul Malah Usulkan Tambahan 28 Tenaga Honor

Alih-Alih Efeisensi Anggaran, Disdikpora Rohul Malah Usulkan Tambahan 28 Tenaga Honor

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Ditengah polemik nasib guru bantu daerah SMK-SMA, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Rohul, justru mengajukan penamabahan sebanyak 28 orang tenaga tekhnis kantor. Usulan Disdikpora Rohul ini tentunya bertolak belakang dengan komitmen Pemkab Rohul yang menegaskan tidak akan menambah tenaga Honorer untuk melakukan efesiensi anggaran daerah.

Adanya Usulan Penambahan 28 Orang tekhnis Kantor di disdikpora Rohul terungkap saat Lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Disdikpora Rohul antara TAPD dan Banggar.  Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Kelmi mengatakan Pemkab Rohul sebelumnya telah sepakat  untuk tidak lagi  Menerima Tenaga Tekhnis Kantor Khusunya Yang Bersifat Tidak Produktif.  Tetapi dalam pembahasan, disdikpora mengusulkan penambahan tenaga tekhnis kantor.

Terkait usulan tersebut,  Kelmi menyatakan, DPRD masih mempertimbangkan usulan tersebut, mengingat kondisi keuangan daerah  yang masih rawan terjadi deficit. Namun jika penambahan tenaga honor itu diperuntukan untuk guru, DPRD akan mempertimbangkanya secara prioritas.

“ kita masih lihat  psotus pendapatan dan belanja daerah yang yang saat ini masihd alam kondisi defisit,  bila memang kebutuhan penamabahan tenaga honor itu untuk guru maka kita akan hitung secara prioritas. “ ujar kelmi.

Dari data yang berhasil dihimpun jumlah tenaga tekhnis Kantor di lingkungan dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga (Disdikpora) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 lalu berjumlah 911 orang.  SEMENTARA pada usulan 2017 Disdikpora mengajukan tambahan 28 orang menjadi 939. (Ar/Rhc)

PS Lubend Juarai Turnamen KONI Cup 1, Plt Bupati Rohul Minta Atlet Terus Berlatih

PS Lubend Juarai Turnamen KONI Cup 1, Plt Bupati Rohul Minta Atlet Terus Berlatih

Pagarantapah Darussalam (Rokanhulu.com) - Kepada 25 atlet yang sudah terjaring di even ajang tunamen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rohul Cup ke 1 tahun 2016, agar mempersiapkan diri dan terus berlatih menghadapi ajang Porprov di Kabupaten Kampar,  bulan September 2017 mendatang.

Itu disampaikan Plt Bupati Rohul, H Sukiman, Selasa (11/1/2016) sore kemarin, saat menutup laga final turnamen sepakbola KONI Rohul Cup 1 tahun 2016, di lapangan sepakbola Pagaran Tapah Darussalam, antara kesebelasan PS Lubend yang berhasil raih juara pertama setelah mengalahkan kesebelasan PS Past Kepenuhan Hulu dengam skor 4-1.

“Kepada anak-anak kami atlet sepakbola yang sudah masuk dalam penjaringan, agar menjaga fisik dan lebih giat berlatih menjelang Porprov di bulan sembilan 2017 mendatang,” imbau Plt Bupati.

Plt Bupati Rohul H Sukiman juga mengatakan, dari 56 club yang bertanding selama sebulan dalam turnamen sepakbola KONI Cup Rohul 1 tahun 2016, sudah terjaring dua club terbaik yang masuk ke laga final yakni, PS Lubend dan PS Past Kepenuhan Hulu.

Atas torehan prestasi tersebut, Kesebelasan PS Lubend yang merupakan besutan Kepala Desa Lubuk Bendahara Yusro Fadly, berhak meraih piala bergilir KONI Rohul serta medali juga uang pembinaan Rp20 juta. Sedangkan PS Past Kepenuhan Hulu sebagai raner-up meraih medali dan uang pembinaan Rp10 juta. Sedangkan untuk juara ketiga PS Pendalian IV Koto meraih medali juga uang pembinaan Rp7 juta.

Selain club pemenang, juga untuk kiper terbaik diraih Riki Saputra dari PS Lubend, pemain terbaik Popon Amanda dari PS Lubend, top skor diraih Doni dari PS Pendalian IV Koto dengan 9 gol terakhir tim yang dinilai disiplin dan tertib diraih klub kesebelasan SSB Tuanku Tambusai.

Manager PS Lubend Yusro Fadly berharap, timnya agar tetap menjaga prestasi yang sudah diraih. Kemudian kemenangan tersebut jadi motifasi buat tim, agar lebih giat berlatih untuk mengharumkan nama Desa Lubuk Bendahara serta Kabupaten Rohuldiajang sepakbola tingkat provinsi dan nasional.

Di penutupan turnamen sepakbola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rohul Cup 1 tahun 2016, juga hadir Kapolres Rohul AKBP Yusuf Rahmanto MH SIK, Upika Pagaran Tapah Darussalam, Upika Kunto Darussalam, Upika Rokan IV Koto, Upika Pendalian IV Koto, Ketua KNPI Rohul Abdul Halim SAg. (Adv/Humas)

Penyesuaian OPD Baru, DKPP Rohul Persiapkan Penyerahan Aset dan Personil Bidang Penyuluhan

Penyesuaian OPD Baru, DKPP Rohul Persiapkan Penyerahan Aset dan Personil Bidang Penyuluhan

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Dengan sudah diberlakukanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPPP) resmi berubah jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Rohul.

Kini, sebagai OPD baru, urusan Penyuluh Pertanian beralih ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulura (DTPHK). Sedangkan bidang perikanan yang semula di bawah Dinas Perternakan dan Perikanan, jadi urusan tambahan di DKPP sebagai pengganti urusan penyuluh pertanian.

“Kita saat ini tengah mempersiapkan penyerahan aset termasuk personil di bidang penyuluhan. Karena ada 73 tenaga harian lepas penyuluh dan 30 tenaga penyuluh PNS ke seluruh kecamatan di Rohul, yang akan diserahkan ke DTPHK,” jelasnya, Rabu (11/1/2016) sore.

Sehingga, jelas Ruslan, kini mereka mempersiapkan serah terima asset dan personil ke DTPHK, yang nantinya akan mengurusi penyuluh pertanian, termasuk penyerahan asset dan personil  direncanakan dilakukan setelah seluruh pejabat Eslon III dan IV di Kukuhkan/ dilantik kembali.

Lanjut Ruslan, di OPD baru DKPP tetap akan urusi persoalan Ketahanan Pangan, sebagai urusan wajibnya. Tetapi bedanya, urusan ketahanan pangan tidak lagi terkait dengan urusan peningkatan hasil pertanian, namun akan lebih kepada menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan, serta mendukung swasembada pangan yang teknisnya dilaksanakan DTPHK Rohul.

“Bila dulunya kita ikut berpartisipasi dalam meningkatkan hasil pertanian, seperti menentukan calon lokasi dan calon petani, dengan OPD baru sekarang tugas kita hanya koordinasi dengan dinas teknis untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan saja,” terangnya. (Ar/Rhc)

Di Nilai Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat, Ratusan Mahasiswa Rohul Gelar Aksi Damai

Di Nilai Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat, Ratusan Mahasiswa Rohul Gelar Aksi Damai

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Puluhan mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP), tergabung Aliansi Mahasiswa se-Rokan Hulu (Rohul), gelar aksi damai 121, intinya tolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Aksi damai Bela Rakyat 121 yang digelar Aliansi Mahasiswa se-Rohul, , Kamis (12/1/2017) siang, mulai konvoi kendaraan roda doa. Kemudian, gelar orasi di perempatan Taman Kota Pasir Pangaraian, lalu puluhan massa long march ke kantor DPRD Rohul, dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Rohul.

Di gerbang masuk ke kantor DPRD Rohul, mahasiswa kecewa karena selain tidak dibolehkan masuk, pagar juga ditutup serta dijaga personil Satpol PP dan personil Polres Rohul. Karena tak seorangpun anggota DPRD Rohul menemui massa, dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Bahkan Koordinator Umum Aksi, Wikki Yuliandra, melompat pagar masuk ke kantor DPRD Rohul, untuk bisa menemui anggota DPRD Rohul. Tapi aksinya dihadang Kasat Intel Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra.

Lalu, aksi mulai tenang setelah Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH keluar, dan menemui pendemo. Massa kemudian diajak gelar aksinya di halaman kantor DPRD Rohul, di bawah terik matahari.

Koordinator Umum yang juga Pjs Presiden Mahasiswa UPP, Wikki Yuliandra menegaskan, aksi damai tersebut untuk mendukung aksi seluruh BEM se-Indonesia yang hari ini juga turun ke jalan terkait Aksi Bela Rakyat 121.

“Aksi damai yang kita gelar, karena kita melihat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lagi,” tegas Wikki, di sela aksi damai di Taman Kota Pasir Pangaraian.

Wikki menyatakan, aksi tersebut sebagai bentuk penolakan mahasiswa se-Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat.

“Saat ini semua tarif dinaikan, kita minta kembalikan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mana Negara sudah mengganggarkan 20 persen APBN, tetapi kita melihat potret pendidikan di daerah dan nasional masih memprihatinkan sekali,” ucap Wikki dengan nada lantang.

Dalam aksinya, ada 7 pernyataan sikap mahasisea yang dibacakan saat berlangsungnya aksi damai, dengan Korlap Albertha Syahputra Gea, di perempatan Taman Kota Pasir Pangaraian, termasuk di kantor DPRD Rohul. Pertama Aliansi Mahasiswa se-Rohul mendukung langkah BEM se-Indonesia dalam aksi Bela Rakyat 121 serentak.

Mahasiswa juga menolak segala keputusan dan peraturan pemerintah, yang tidak pro rakyat, juga menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut legalitas PP Nomor 60 tahun 2016, lalu mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan keadaan perekonomian Negara dalam segala lini.

Selain itu, mahasiswa juga minta kembalikan pendidikan ke amanat UUD 1945 Pasal 31, meminta kepada seluruh jajaran kabinet kerja khususnya kepada presiden RI (Joko Widodo) untuk berhenti mengelola Negara secara serampangan dan tidak solutif.

Tuntutan ke tujuh, mahasiswa meminta pemerintah bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi di Negara ini, juga hentikan saling lempar tanggung jawab atas instansi Negara.

Sikapi aksi mahasiswa, Ketua DPRD Rohul Kelmi menyatakan, aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke Preside Joko Widodo, melalui faks ke Sekretariat Negara. Kelmi mendukung aksi mahasiswa ini. Menurutnya, memang tugas dan fungsi mahasiswa adalah ikut serta dalam mengontrol segala bentuk kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan yang tidak pro rakyat. (Ar/Rhc)

Akibat Perampingan SOTK, 75 Pejabat Di Rohul Non Job

Akibat Perampingan SOTK, 75 Pejabat Di Rohul Non Job

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Regulasi baru, ternyata menyebabkan terjadinya beberapa perubahan pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Rokan hulu. Akibat Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,  mengakibatkan  beberapa pejabat yang dulunya menduduki jabatan struktural pada OPD lama,  tidak mendapatkan  jabatan (non-job) di OPD baru. 

Dari data yang berhasil dirangkum, ada 75 pejabat eslon III dan IV, yang semula menduduki jabatan di OPD lama , kini tidak lagi mendapatkan jabatan (Non-Job). 75 pejabat yang di fungsionalkan tersebut,  terdiri dari 12 jabatan Eselon III dan 64 Jabatan Eslon IV.

Plt Bupati Rokan Hulu H.Sukiman membenarkan adanya puluhan pejabat Eslon III dan IV yang semula menduduki jabatan di SKPD, Kini tidak lagi mendapatkan jabatan di OPD baru. dijelaskanya, hal itu disebabkan karena jabatan yang diduduki pejabat tersebut pada opd lama tidak ada lagi dalam opd baru, sehingga pejabat yang bersangkutan tidak bisa dikukuhkan.  Meski belum menduduki jabatan di OPD baru, Sukiman meminta, seluruh ASN agar tidak kecewa dan dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan daerah. 

" saya harap, tidak dapat jabatan tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, saya minta tetap bekerja dengan baik meski belum mendapatkan jabatan, jika” ujar Sukiman

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ir . Damri Harun menjelaskan, meski pejabat Eselon II , III dan IV sudah dikukuhkan namun proses pengisian/ Penempatan Jabatan di OPD baru belum sepenuhnya selesai dilakukan. Saat ini,  Dari catatan BKD Rohul, masih terdapat 29 jabatan eselon III dan 109 jabatan Eselon IV, yang saat ini masih kosong.  jabatan yang kosong tersebut, nantinya  akan dilakukan penataan kembali. 

Agar OPD tidak Vakum sebelum dilakukanya penataan kembali terhadap jabatan Eselon III dan IV yang kosong tersebut, jelas sekda, Plt Bupati Rohul nantinya akan menunjuk Seorang Pelaksana Tugas (Plt), agar OPD tersebut bisa berjalan.

“ memang kita sudah mengisi jabatan eslon III Dan IV sesuai OPD baru, namun karena hari ini sifatnya hanya pengukuhan dan pelantikan kembali, tentu ada jabatan di opd baru yang belum terisi, rencana kita sebelum  penataan kembali, kita akan dudukan pejabat yang bersifat pelaksana tugas,  agar tidak OPD baru tidak Vakum “ jelasnya.

Ketika disinggung, mengapa jabatan eslon III dan IV yang kosong tersebut tidak di isi pejabat fungsional yang tidak mendapatkan jabatan di OPD baru. sekda menjawab hal itu tidak bisa dilkakukan, karena pengukuhan sifatnya hanya melantik dan mengukuhkan kembali pejabat lama di opd baru, pada posisi jabatan yang sama, dengan OPD lama. Tetapi jika jabatan itu tidak ada di opd baru, maka hal itu tidak bisa dilakukan.

“Memang ada beberapa orang yang tidak dapat jabatan, hal ini karena jabatan tersebut tidak ada di opd baru, sehingga tidak dapat dikukuhkan. Tapi, untuk penataan kembali nanti, pejabat-pejabat yang fungsional itu rencananya akan kita pltkan di jabatan di OPD  baru yang kosong” jelasnya.

“ Kapan Waktu penataan kembali itu dilakukan, tergantung dari kebijakan pak Plt Bupati, Jika pak Plt perintahkan, kami segera laksanakan” tegas Sekda. (Adv/Humas)

604 Pejabat Eselon III dan IV Di Kukuhkan, Plt Bupati Rohul Minta ASN Tingkatkan Pelayanan

604 Pejabat Eselon III dan IV Di Kukuhkan, Plt Bupati Rohul Minta ASN Tingkatkan Pelayanan

Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Sebanyak 604 pejabat Administrator (Eselon III), dan pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan pemkab Rohul, Rabu (11/1/2017)  siang dikukuhkan. Pengukuhan pejabat Eslon III dan IV di Lingkungan Pemkab Rohul ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerinta (PP) nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah, pejabat eselon III dan IV, di lingkungan pemkab rohul yang digelar di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Center Pasirpengaraian ini dilakukan langsung plt bupati Rohul H.Sukiman. Hadir dalam kegiatan tersebut, ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Kapolres Rohul AKBP Yusuf Rahmanto, Kajari Rohul Syafrudin SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekdakab Rohul Ir.Damri Harun serta Kepala Dinas Badan dan kantor di lingkungan pemkab Rohul.

Dari data yang dirangkum, pejabat eselon III yang dilantik ulang berjumlah sebanyak 100 orang. Terdiri dari 32 eselon III a, 68 eselon III b.  Sementara pejabat eselon IV yang dilantik berjumlah 504 orang, terdiri dari 6 orang pejabat eselon IV a setingkat lurah, 385 Eselon IV a dan 113 eselon IV b.

Usai melantik dan Mengambil Sumpah para Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Pemkab rohul, Plt Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, menjelaskan  Pengukuhan Pejabat Eslon III dan IV ini dilakukan, sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten rokan hulu dalam mendukung kebijakan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dalam mewujudkan good goverment dan clean govermen. 

Mantan dandim Inhil itu menjelaskan,  Pelantikan pejabat eslon III dan IV sangat penting, mengingat pelaksanaan tupoksi di suatu SKPD tidak bisa dilakukan sendiri seorang kepala skpd yang sebelumn ya juga sudah dikukuhkan.

" Dengan dikukuhkan dan dilantiknya kembali pejabat struktural dalam suatu skpd tersebut, jalanya roda pemerintahan yang meliputi pelaksanaan tupoksi pengguanaan anggaran serta pelayanan kepada masyarakat akan berjalan baik" Harapnya.

Kepada para pejabat yang dilantik, Plt Bupati Rokan Hulu mengucapkan selamat. Ia juga berpesan agar seluruh pejabat baik eslon II, III dan IV, dapat bekerja dengan sunggunh-sungguh  disiplin dan Profesional.

“Sebagai aparatur sipil Negara  harus senantiasa siap ditempatkan dimana saja apabila diberikan amanat oleh pimpinan. tugas yang diberikan juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional tanpa orientasi materi” sebut sukiman.

Untuk menjamin maksimalnya kinerja pemerintah, Sukiman menegaskan terus akan melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD. Jika nantinya ada pejabat yang tidak bekerja tidak maksimal dirinya menegaskan tidak segan-segan melakukan evaluasi.

“saya akan terus evaluasi jika nanti ada pejabat yang tidak bekerja maksimal, tidak professional dan  tidak displin,  maka siap-siap saja dicopot” tegasnya. (Adv/Humas)